RI Gencar Lobi AS Untuk Cabut Larangan Pelatihan Kopassus

RI Gencar Lobi AS Untuk Cabut Larangan Pelatihan Kopassus

RI Gencar Lobi AS Untuk Cabut Larangan Pelatihan Kopassus
RI Gencar Lobi AS Untuk Cabut Larangan Pelatihan Kopassus

Pemerintah RI telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS

Mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.

Demikian terungkap dalam kabel-kabel diplomatik AS sejak empat tahun terakhir seperti dibocorkan oleh situs WikiLeaks dan dilansir harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Jumat (17/12/2010).

 

Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan

hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. “Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus,” demikian bunyi kabel tersebut.

 

Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS

untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.

“Sementara kita perlu membuat Indonesia tetap sadar akan konsekuensi ketiadaan aksi atas akuntabilitas TNI, Indonesia tak mungkin menghentikan cara pendekatannya. Karenanya kita perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah alternatif guna menunjukkan akuntabilitas,” demikian kabel bocoran WikiLeaks tersebut.

 

Dalam kabel Mei 2008

ketua Kepala Staf Gabungan AS Laksamana Mike Mullen mendapat penjelasan dari diplomat-diplomat AS bahwa penghalang utama untuk perluasan kerjasama dengan Kopassus adalah kegagalan pemerintah Indonesia untuk mendesak akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu oleh pasukan keamanan.

Dalam kabel tersebut, AS menyambut reformasi militer Indonesia yang terus berlangsung. Namun ditekankan bahwa reformasi itu tidak sama dengan memenjarakan para jenderal atas pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu.

Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.

Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.

Baca Juga :