Mengenal Tentang Konstitusi RIS

Mengenal Tentang Konstitusi RIS

Mengenal Tentang Konstitusi RIS
Mengenal Tentang Konstitusi RIS
  1. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat merupakan tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 2 November 1945 yang menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:
  1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
  2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
  3. Didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.
Persetujuan peralihan kedaulatan terdiri tiga persetujuan pokok yaitu:
  1. Piagam peralihan kedaulatan
  2. Status uni
  3. Persetujuan perpindahan
Pemulihan kedaulatan itu akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Sebenarnya penyerahan kedaulatan itu dilaksanakan tanggal 25 Desember 1949, akan tetapi salah satu pemimpin Negara Indonesia terutama Drs. Moh. Hatta sangat waspada. Pemimpin kita tidak mau sebab tanggal 25 Desember 1949 adalah hari Natal. Jangan-jangan penyerahan kedaulatan itu dianggap sebagai hadiah Natal. Oleh karena itu maka penyerahan kedaulatan diundur menjadi tanggal 27 Desember 1949 ( Bibit Suprapto, 1985:106)
  1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat sifatnya adalah sementara

Sifat sementara daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dapat kita lihat dari pasal 186 yang menentukan bahwa:
“Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.”
Sifat kesementaraannya ini , kiranya adalah disebabkan karena Pembentuk Undang-undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-undang Dasar, selain daripada itu disadari pula bahwa pembuatan Undang-undang Dasar ini adalah dilakukan dengan tergesa-gesa sekedar untuk segera dapat dibentuk memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. Itulah sebabnya maka menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu sendiri, bahwa menurut rencananya dikemudian hari akan dibentuk sebuah badan Konstituante yang bersama-sama Pemerintah untuk menetapkan Undang-undang Dasar yang baru sebagai Undang_undang dasar yang tetap, yaitu sebuah badan konstituante yang pembentukannya kecuali lebih representative tersedia pula waktu yang cukup untuk membuat sebuah Undang-undang Dasar yang diperkirakan lebih sempurna. (Joeniarto, 2001:66)
  1. Bentuk Negara Federal

Bahwa Negaranya berbentuk federal, ditegaskan di dalam Mukaddimahnya, selain itu adapula penegasan di dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam alenia III mengemukakan antara lain:
“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republic federasi, berdasarkan dan seterusnya…”
Pasal 1 ayat (1) menentukan :
“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokrasi dan berbentuk federasi.”
  1. Sistem Pemerintahan Negara Menurut KRIS 1949

Menurut Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949 “Kekuasaan kedaulatan Frase Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”Ketiga lembaga Negara pemegang kedaulatan itu dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai wewengan untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama tersebut apabila menyangkut hal-hal khusus, mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam Pasal 2 KRIS 1949.
Adapun undang-undang yang tidak termasuk hal tersebut di atas pembentukannya cukup antara pemerintah dengan DPR saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah menurut KRIS adalah Presiden dengan seorang atau beberapa menteri. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang bertanggung jawab untuk kebijaksanaan pemerintahan adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.
Dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut sistem pemerintahan Parlementer, yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). (Dasril Radjab,1994:98)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu (pasal 68 ayat(2)).
Tugas penyelenggaraan pemerintahan federal dijalankan oleh Pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa menyusun , supaya Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, dijalankan (pasal 117)
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara ini, Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118).

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)