Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS

Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS

Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS
Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS
Dalam UUD RIS pada BAB III mengenai Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa Alat Perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah :
  1. Presiden
  2. Menteri-menteri
  3. Senat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung
  6. Dewan Pengawas Keuangan
Berikut keterangan mengenai alat perlengkapan negara tersebut :
  1. Presiden

Presiden ialah kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdana menteri menjalankan pekerjan jabatan sehari-hari (pasal 27 (1) Konstitusi RIS).
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer, sebagaimana diatur dlm pasal 118 ayat 1 & 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ‘Presiden tidak dapat diganggu gugat’. Artinya presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas pemerintahan, karena presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan.
Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, Kepala Negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan Negara atau Kabinet. Jadi, yang memikul segala pertanggungjawaban adalah kabinet, atau Pemerintah; termasuk Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatanya atau tindakannya itu dipikul oleh kabinet. (Soehino, 1992: 70)
  1. Menteri

Menurut pasal 73 Konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
Kabinet atau dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan. Menteri ini bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam sistem parlementer RIS, Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), artinya kalau pertanggungan jawab Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR (pertanggungan jawab politis), maka DPR dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kkabinet; dan sebagai akibat dari pertanggungan jawab politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri Tetapi jika ada keragu-raguan dari pihak Kabinet yang menganggap bahwa DPR tidak lagi bersifat representatif, maka Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak representatif itu (Soehino, 1992:69).
  1. Senat

Di dalam konstitusi RIS dikenal adanya Senat. Senat tersebut mewakili Negara-negara bagian, setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam Senat. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara. Jadi dengan demikian, Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-masing (Innu Kencana, 2005: 38)
Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS. Senat RIS diketuai oleh M A Pellaupessy, sedangkan Wakil Ketua Senat RIS adalah Mr Teuku Hasan.
  1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota (pasal 98 Konstitusi RIS) dan yang mewakili daerah-daerah bagian (pasal 80 ayat (1) konstitusi RIS)
DPR-RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.
Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.Ketua Dewan Perwakilan rakyat saat itu adalah Mr Sartono, dengan Wakil Ketua I Mr M Tambunan dan Wakil Ketua II Arudji Kartawinata.
  1. Mahkamah Agung
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Mereka diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.
  1. Dewan Pengawas Keuangan
Organ dari Dewan Pengawas Keuangan dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal ditentukan dengan undang-undang federal. Mereka dapat juga diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya.

(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)