Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Birokrasi

Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Birokrasi

Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Birokrasi

Kita dapat melihat betapa besar kerusakan dan kerugian Negara yang mungkin timbul akibat tidak beresnya birokrasi memperlakukan kekuasaan mereka. Untuk menghindari hal tersebut perlu diambil tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut :

  1. Netralitas Birokrasi

Penguasa dan politisi boleh berganti-ganti tiap pergantian rezim dan penyelenggaraan pemilu, tetapi birokrasi harus tetap pada posisinya, dan steril dari pengaruh para penguasa dan politisi. Prinsip asas netralitas politik birokrasi ini mencangkup dua prinsip penting yakni:

Pertama, institusi birokrasi harus terbebas dari pemihakan terhadap kelompok tertentu dan bersih dari penggunaan fasilitas dan infrastruktur birokrasi untuk kepentingan partai atau golongan tertentu walaupun mereka mayoritas. Dengan kata lain, birokrasi harus menjadi lembaga administrasi semata yang bekerja secara professional berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan (equality) terhadap seluruh kelompok masyarakat.

Keduakonsep netralitas juga dimaksudkan agar birokrasi terbebas dari campur tangan parpol dalam proses rekrutment dan penempatan pejabat birokrasi. Pejabat-pejabat birokrasi diangkat dan diposisikan pada jabatan tertentu semata-mata atas dasar profesionalisme, kelayakan (fit) dan kepatutan (proper), bukan karena kepentingan politik.

Prinsip netralitas birokrasi ini membutuhkan prasyarat akan berfungsinya seluruh elemen system politik, pers dan lembaga legislative, sesuai dengan fungsi dasarnya masing-masing. Artinya bila kita hendak mewujudkan institusi birokrasi yang professional sesuai fungsi pokoknya, maka sikap profesioanal juga harus dilakukan elemen lainnya. Dalam kaitan ini Francis Rouke (1984) misalnya, mengingatkan bahwa netralitas birokrasi dalam politik dapat dikatakan tidak mungkin jika partai politik dalam suatu Negara tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Pemisahan antara administrasi pemerintahan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh birokrasi, dengan politik praktis adalah sejalur dengan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers)dalam system politik yang mementingkan control dan keseimbangan (check and balances) di antara para pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, birokrasi adalah elemen dalam kekuasaan eksekutif yang tidak boleh memainkan peran sebagai sebagai pemegang kekuasaan legislative. Sebaliknya, kekuatan politik semacam partai politik adalah pemegang kekuasaan legislative yang tidak boleh mencampuri pelaksanaan tugas bidang eksekutif. Dengan demikian, tidak akan terjadi akumulasi sumber kekuasaan yang terlalu besar pada para pejabat Negara.

 

sumber :

https://radiomarconi.com/