Melihat pelaksanaan PPDB jalur non-Nilai Hasil Ujian Nasional

Melihat pelaksanaan PPDB jalur non-Nilai Hasil Ujian Nasional

Melihat pelaksanaan PPDB jalur non-Nilai Hasil Ujian Nasional

 

Melihat pelaksanaan PPDB jalur non-Nilai Hasil Ujian Nasional

Wakil Sekretaris II Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Edy Purwanto, menghimbau para pendaftar agar mengikuti aturan dan mekanisme PPDB. Melihat pelaksanaan PPDB jalur non-Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) kemarin, banyak pendaftar yang belum paham betul aturan-aturan, padahal informasi mengenai aturan dapat diakses melalui website, media sosial, hingga bertanya langsung ke sekolah. Misalnya, keterlibatan orang tua dalam pendaftaran.

Orang tua siswa harus terlibat aktif dalam proses pendaftaraan

Ini dikarenakan, ada beberapa berkas persyaratan yang membutuhkan pendampingan orang tua, seperti keterangan alamat rumah yang lengkap, penjelasan titik koordinat jarak sekolah dengan tempat tinggal serta berkas-berkas lainnya.

Sementaran itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) XII

(Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya), Diding Gusutardi, mengharapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan tanpa hambatan. Sebab Diding menjelaskan, Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah melakukan sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis (juknis) PPDB dan aturan-aturan lainnya kepada sekolah dan masyarakat.

Diding mengatakan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi bertahap, dimulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat di kantor pusat, sosialisasi di KCD, hingga sosialisasi ke SMP/MTS.

Kita sudah menyampaikan Juknis PPDB kepada mereka

Saya berharap semua petugas di lapangan sudah memahami aturan PPDB. Saya optimis pelaksanaan PPDB tahun ini lebih baik,” ujar Diding.

Walaupun demikian, Diding menegaskan, jika terjadi permasalahan, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa antisipasi. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan organisasi pendidikan, agar masalah yang ada cepat terselesaikan.

“Kami berkoordinasi dengan MKKS (Musyawaprah Kerja Kepala Sekolah) dan organisasi lainnya. Kami rapatkan. Sehingga, masalah yang muncul dari satuan pendidikan, dapat terselesaikan di satuan pendidikan itu sendiri. Jangan sampe ke berlanjut ke kantor pusat,” ujar Diding.

 

Artikel Terkait: