Lulus SD, tak bisa lanjutkan sekolah

Lulus SD, tak bisa lanjutkan sekolah

Lulus SD, tak bisa lanjutkan sekolah

Salah satu kebutuhan yang terus dirasakan hingga kini dalam dunia pendidikan kita adalah memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh rakyat (anak) Indonesia. Secara lebih khusus kebutuhan tersebut terasa ditingkat pendidikan sekolah lanjutan karena ledakan lulusan SD yang terus meningkat sementara tempat yang tersedia untuk mereka di SMP amat terbatas.

Jika pada akhir 1978 dari 940.000 lulusan SD, 85 % diharapkan dapat tertampung di SMTP namun ternyata hanya 71,1 % saja yang dapat tertampung. Lebih-lebih lagi sejak tahun 1980/1981 saat SD Inpres meluluskan angkatan pertamanya kita semakin kewalahan. Hanya 72,4 % saja dari 1.818.000 orang lulusan yang dapat tertampung di SMP.

Baca juga: Teks Proklamasi

Diperkirakan diakhir Pelita III hanya 76,2 % lulusan SD yang dapat tertampung. Padahal berbagai usaha penanggulangan telah dilakukan seperti misalnya mendidik guru secepatnya (dengan konsekuensi mutu kurang), membangun gedung sekolah, atau meningkatkan kapasitas sekolah-sekolah yang telah ada.

Permasalahan

Masalah tersebut tetap saja ada karena masih banyaknya anak-anak lulusan SD yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang sulit komunikasinya serta lemah dari segi sosial ekonomi. Selain tak kuat membiayai sekolah alasan mereka tidak masuk SMP karena tak adanya sekolah tersebut di dekat tempat tinggal mereka.

Oleh karena itu dirasa perlu untuk mencari jalan keluar atas masalah ini.

Alternatif pemecahan

Berbagai alternatif telah diidentifikasi dan dikaji kelaikannya, antara lain: pembangunan gedung sekolah baru (konsekuensi: harus ada guru-guru, peralatan, sarana belajar, dan sebagainya); pengadaan guru dengan program-program darurat (konsekuensi: selain masih perlu waktu, mutu juga tak dapat dijamin); peningkatan kapasitas sekolah yang ada dan pembukaan kursus-kursus. Pengalaman rupanya mengajarkan bahwa alternatif-alternatif konvensional ini tidak dapat mengatasi masalah secara tuntas, sehingga muncul alternatif yang inovatif yaitu dengan pendidikan terbuka (SMP Terbuka).

  • Setelah dikaji akhirnya pemerintah memutuskan untuk segera mengembangkan sistem pendidikan terbuka tingkat SMP ini. Alternatif ini terpilih karena kelebihan-kelebihan berikut:
  • SMP T dapat menjangkau daerah yang kurang memperoleh kesempatan karena faktor geografis, sosial, dan ekonomi;
  • memanfaatkan sumber yang ada secara efektif dan efisien;
  • dapat dikembangkan dengan cepat tanpa membawa beban berat bagi pengadaan guru dan tempat;
  • dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah.

Lima daerah perintisan kemudian ditentukan. Tiga di Jawa: Cirebon, Tegal, Jember, dan dua di luar Jawa: Lampung dan Lombok.