Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Masalah
Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia senantiasa amat dipengaruhi oleh realitas politik domestik Indonesia. Dilain sisi situasi politik domestik Indonesia juga tidak dapat terlepas dari konstelasi politik global. Politik luar negeri indonesia bebas aktif pada era demokrasi liberal tentulah menjadi situasi politik yang menarik untuk dicermati. Pada masa era itu, Indonesia harus menentukan sikap politik luar negerinya ditengah konstelasi politik global yang terkungkung oleh perang dingin antara blok Barat yang berideologikan liberalis kapitalis di bawah komando Amerika Serikat dan blok Timur yang berideologi Sosialis komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Penegasan itu mencerminkan kebutuhan pengembangan wawasan ke-Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan maupun kebangsaan. Pada tingkat pelaksanaan, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di antara seluruh stake holders yang berwujud pada diplomasi total.

Interaksi yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Dalam kaitan ini, masyarakat dunia harus dapat menerima realitas kemajemukan dan kompleksitas Indonesia sebagai daya tarik tersendiri.
Silih bergantinya kabinet ternyata berdampak pada pola kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pun tetap bertendensi sesuai kepentingan pemimpin pemerintahan saat itu. Hal ini dapat dilihat pada kedekatan kabinet tertentu dengan salah satu blok baik itu barat maupun timur. Kemudian yang menarik pula bahwa system pemerintahan demokrasi liberal ini dapat kita lihat bahwa pada awalnya ada kedekatan dengan blok barat dan dekat dengan blok Timur menjelang akhir dari masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ini.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah
1) Bagaimana pengertian dan sejarah perkembangan Departemen Luar Negeri?
2) Bagaimana politik luar negeri Indonesia bebas Aktif
3) Bagaimana kebijakan Departemen Luar Negeri RI dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif?

Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai Departemen Luar negeri RI, maka dari identifikasi masalah diatas maka kegiatan ini memfokuskan dalam hal peran Departemen Luar Negeri RI dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Rumusan masalah ini juga bertujuan untuk mempermudah arah observasi dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Departemen Luar Negeri RI agar bahasan yang dipaparkan tidak meluas. Maka rumusan masalah di sini akan membahas mengenai: Baca juga: Kata Serapan
1) Pengertian dan sejarah perkembangan Departemen Luar Negeri RI
2) Politik luar negeri Indonesia bebas aktif
3) Peran Departemen Luar negeri RI dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

Tujuan Kegiatan

Kegiatan KKL III Politik memiliki beberapa tujuan, antara lain:
1) Untuk mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan Departemen Luar Negeri RI
2) Untuk mengetahui Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
3) Untuk mengetahui peran Departemen Luar negeri RI dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

Manfaat Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Manfaat diadakannya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) III Politik ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi mahasiswa
a. Dapat menambah wawasan dibidang politik, dalam hal ini kelembagaan politik di Indonesia.
b. Menambah pengalaman mahasiswa dalam praktek terjun langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
2. Bagi khalayak umum
a. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian awal dalam melakukan penelitian dan sejenisnya terutama dalam bidang lembaga politik Indonesia
b. Laporan ini membantu masyarakat untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan fungsi dan kedudukan lembaga politik Indonesia.