Kelestarian dan Pertumbuhan

Kelestarian dan Pertumbuhan
Senin, 2 Agustus 2010 | 02:54 WIB



”Jika saya ingin bersembunyi bersama Robin Hood di Hutan Sherwood sekarang, saya pasti tidak bisa melakukannya. Hutan itu telah tiada, sudah lenyap. Di sini, separuh bumi kami masih berupa hutan, sementara Anda di Eropa telah merusak hampir semua hutan Anda,” demikian kata seorang petani Brasil bernama Plinio Queiroz.

Namun, Uni Eropa membayar aktivis lingkungan hidup datang ke sini dan menuntut kami menghutankan kembali lahan pertanian kami. Seharusnya kami yang menuntut Eropa untuk menghutankan kembali teritorinya dan jangan mengganggu kami,” lanjut Querioz di situs Irish Times, edisi 26 Juni lalu.

Querioz jengkel dengan tekanan para aktivis internasional akibat pengalihan hutan menjadi lahan pertanian. Dia ingin Eropa dan Barat memikirkan kelestarian hutannya. Lagi, penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas buang di negara-negara Barat, bukan penggundulan hutan, walau memberikan porsi lebih kecil.

Tidak semua warga Brasil sebal dengan kecaman aktivis, termasuk Greenpeace, soal pengalihan hutan menjadi lahan pertanian. Namun, Pemerintah Brasil setuju membangun proyek dam demi pembangunan di Hutan Amazon, yang diinginkan dunia sebagai konservasi alam, demi ambisi menjadi pemasok pangan terbesar dunia.

Tidak hanya Brasil, Kanada pun tak mau didikte aktivis. Di situs National Post, harian Kanada, edisi 8 Juli lalu, ekonom Rosanne van Schie dari Wolf Lake First Nation mengatakan, ”The Canadian Boreal Forest Agreement dibangun tanpa input dari First Nations….”

Demikian juga AS, tetap dalam rencana mengeksplorasi ladang minyak dan gas di Alaska, Amerika Utara, di sebuah lokasi konservasi alam dunia.

Salah satu pendiri Greenpeace, Dorothy Stowe, meninggal 23 Juli lalu di Vancouver, Kanada, pada usia ke-89, tentu tidak menginginkan semua ini. Stowe mengikuti Jim Bohlen, pendiri lain Greenpeace yang meninggal tiga pekan sebelumnya. ”Dia pendobrak yang mengubah sesuatu,” kata Rex Weyler, tokoh Greenpeace lain, di harian Vancouver Sun, edisi 23 Juli lalu.

Lagi, Tata Sons, sebuah konglomerat India, menggugat secara hukum Greenpeace di Delhi High Court atau pengadilan pada 27 Juli dan menuntut 10 crore rupee atau setara Rp 2,1 miliar.

Masalahnya, Greenpeace India dianggap berisik soal Dhamra Port Project, yang sedang dikembangkan oleh TATA Steel, dengan alasan proyek itu telah mengganggu spesies seperti kura-kura di pantai-pantai Gahirmatha Marine Sanctuary.

Ini menambah deretan pukulan terhadap aktivis, termasuk Selandia Baru, yang pada bulan Juni lalu menolak memberikan status yayasan atau karitas pada sebuah entitas Greenpeace. Alasan sebuah komite Pemerintah Selandia Baru, entitas itu bertujuan politik, bukan karitas, serta mendorong secara tidak langsung gerakan kekerasan karena itu tidak layak dapat pembebasan pajak.

Mengurangi kemiskinan

Dunia kini memiliki 1,2 miliar penduduk miskin dan sepertiga ada di Asia, termasuk Indonesia. Untuk mengurangi satu persen penduduk miskin, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi setinggi 7 persen, menurut ESCAP, sebuah badan internasional.

Konsekuensi pengurangan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi, yang tentu membutuhkan lahan-lahan baru untuk lokasi pertanian, sektor industri, perumahan, dan lainnya.

Lalu, bagaimana merekonsiliasi kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan global soal pengurangan pemanasan global atau kelestarian alam?

China jelas berjalan sendiri dengan rencana pembangunan ekonominya. Berbagai kerusakan lingkungan yang dahsyat tidak membuat negara ini keder dengan serangan para aktivis. Bahkan, belum lama ini pemerintahan di kota pelabuhan Dalian memblokir akses aktivis yang ingin memantau kebocoran minyak akibat ledakan pipa.

China mampu melakukan itu karena negara ini relatif semakin tidak takut dengan kritik internasional. ”Kami punya pola tersendiri dalam menjalankan pembangunan negara kami,” kata Perdana Menteri China Wen Jiabao.

Namun, nyali banyak negara berkembang tidak sekuat China, termasuk Indonesia, tidak cukup kuat dalam menghadapi aktivis dan tekanan internasional, walau negara ini bukan tergolong ”perusak” sekelas Brasil, India, dan China. Inilah PR pemerintah, merekonsiliasi antara kelestarian dan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi yang amat diperlukan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat. (MON)