Kebijakan Penghimpunan Dana

Kebijakan Penghimpunan Dana

Setiap penerima dana pihak ketiga adalah merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan penentuan peraturan Bank Indonesia, fatwah DSN maupun peraturan intern bank yang didasarkan pada asas penerimaan dana yaitu: kebijikan pokok penghimpunan dana bank sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki komitmen dan integritas. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat.

  1. Prosedur penghimpunan dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penghimpunan dana yang harus menempuh prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi, dan administrasi serta pengawas penghimpunan dana. Prosedur penerimaan dana yang sehat adalah setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif dan penghimpunan dana yang diterima dari nasabah berdasarkan hasil penilaian yang objektif, diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah tersebut mendapat dana dari sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hokum positif.[1]

  1. Penghimpunan dana dalam perhatian khusus

Penghimpunan dana dalam perhatian khusus adalah penghimpunan dana yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mempunyai resiko tinggi atau mencurigakan.

 

sumber :
https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/seva-mobil-bekas/