KEBIJAKAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

KEBIJAKAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

KEBIJAKAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
KEBIJAKAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Departemen Luar Negeri RI merupakan unsur pelaksana dari pemerintah yang mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Untuk itu, kegiatan KKL Politik beberap waktu lalu yang dilaksanakan di Departemen Luar Negeri RI ini bertujuan untuk mengetahui peran Departemen Luar negeri RI dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Untuk menjelaskan hal tersebut, kiranya harus diketahui hubungan luar negeri dan politik luar negeri serta sejarah perkembangan adanya Departemen Luar Negeri RI. Disamping itu, kegiatan KKL Politik ini diselenggarakan dalam kerangka pengembangan akademik Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY serta untuk menambah wawasan dibidang politik, dalam hal ini kelembagaan politik di Indonesia bagi mahasiswa.

Dalam pelaksanaan KKL politik di Departemen Luar Negeri RI beberapa waktu lalu, memfokuskan kebijakan-kebijakan Departemen Luar Negeri sebagaimana tugas dan wewenangnya dalam politik luar negeri yang bebas aktif. Kesesuaian antara realita politik global yang cepat sekali berubah dan berpengaruh dengan kebijakan Deplu RI dapat disoroti dari implementasinya bagi kebijakn nasional. Baca juga: PPKI

Kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan Departemen Luar Negeri RI saat ini adalah kebijakan politik luar negeri yang bebas-aktif. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Dengan kata lain, kebijakn politik luar negeri bebas aktif harus sesuai dengan kebijakan nasional agar Indonesia diuntungkan baik domestik maupun internasional.