GOOD AND CLEAN GOVERNENCE DAN KONTROL SOSIAL

GOOD AND CLEAN GOVERNENCE DAN KONTROL SOSIAL

GOOD AND CLEAN GOVERNENCE DAN KONTROL SOSIAL

Sejalan denga prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dan implementasi good and clean governence. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemetintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdassarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governence, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:

  1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrolan jalannya pemerintahan. Selain melakukan check and balance , lembaga legislatif harus mampu pula menyerap dan mengartikulasikan asspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga-lembaga eksekutif.

Tidak sekedar menyuarakan kepentingan rakyat, peningkatan fungsi kontrol lembaga legislatif dapat dilakukan melalui keterlibatan setiap anggota legislatif untuk mengontrol dan mengawasi akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan. Melalui kontrol lembaga legislatif diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

  1. Kemandirian lembaga peradilan

Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip good and clean governence peningkatan profesionalitas aparat penegak hukumdan kemandirian peradilan mutlak dilakukan. Selain itu akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif juga menjadi pilar yang menentukan dalam penegakan asas dan perwujudan keadilan.

  1. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibareng dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintahan. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknyaakuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat menjadikan pelayanan birokrasi secara cepat dan berkualitas secara efektif

  1. Penguatan partisipasi massyarakat madani

Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan juga hak untuk menyampaikan usulan, dan juga hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers maupun dilakukan secara langsung melalui dialog-dialog terbuka dengan LSM, partai politik, organisasi massa, atau  institusi sosial lalinnya.

  1. Peningkata kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah

Pengelolaan pemerintahanyang bersih dan berwibawa dapat dilakukan disemua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip good and clean governence, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transportasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnyakultur demokrasi di indonesia.

Lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.


Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/