Kategori: Pendidikan

Perdagangan dalam bursa kontrak futures berfungsi

Opsi vs Futures

UU NO 19 TENTANG HAK CIPTA

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Berikut ini penjelasan mengenai UU NO 19 secara gari besar :

 Ketentuan Umum (BAB I)

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimasud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada undang-undang ini juga dijelaskan mengenai pencipta (sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya menghasilkan ciptaan), ciptaan ( hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya), pemegang hak cipta (pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta), pengumuman akan hak cipta tersebut melalui berbagai media, serta dibahas juga mengenai perbanyakkan yaitu penambahan jumlah suatu ciptaan & hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah hak untuk memperbanyak atau menyiarkan karya siarnya.

Pada undang-undang ini juga dibahas mengenai program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi- fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut.

Hak cipta yang dijelaskan pada pasal ini tidak hanya untuk pencipta yang meciptakan sebuah inovasi, pelaku di dunia seni juga medapat perhatian dari pemerintah makanya pada pasal ini terdapat aturan yang mengatur mereka. Tidak hanya pelaku di dunia saja, produsen rekaman suara, lembaga penyiaran, kuasa, menteri, dan direktorat jenderal juga diatur dalam ketentuan undang-undang ini.

Untuk memperoleh hak cipta, seorang pencipta harus membuat permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan ke Direktorat Jenderal. Selanjutnya pencipta akan mendapat lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk mengumumkan/memperbanyak ciptaannya.

Baca Juga :

• Arsitektur Client Server
• Arsitektur Sisi Client
• Hacker Bisa Ubah Obrolan WhatsApp
• 10 E-Commerce Ini Paling Banyak Dikunjungi
• Alami Gangguan, Ovo Layangkan Permohonan Maaf

Macam-macam Bentuk COCOMO

1.    Model COCOMO Dasar

Menghitung usaha pengembangan PL (dan biaya) sebagai fungsi dari ukuran prgram yang diekspresikan dalam baris kode yang diestimasi.

Tabel1. Model COCOMO Dasar

Persamaan COCOMO dasar berbentuk :

E = a_bKLOCb_b

D = c_bEd_b

Dimana       E adalah usaha yang diaplikasikan dalam person-month,

D adalah waktu pengembangan dalam bulan kronologis

KLOC adalah jumlah baris penyampaian kode yang diperkirakan untuk proyek tsb.

Koefisien a_b dan c_b  dan eksponen b_b dan d_b ada pada tabel1

2.    Model COCOMO Intermediate

Menghitung usaha pengembangan PL sebagai fungsi ukuran program dan serangkaian “pengendali biaya” yang menyangkut penilaian yang subyektif terhadap produk, perangkat keras personil, dan atribut proyek.

Tabel2. Model COCOMO Intermediate

Model COCOMO menengah berbentuk :

E = a_iKLOCb_i x EAF

Dimana                  E adalah usaha yang diaplikasikan dalam person-month,

KLOC adalah jumlah baris penyampaian kode yang diperkirakan untuk proyek tsb.

Koefisien a_i dan eksponen b_i ada pada Tabel2.

3.    Model COCOMO Advanced

Menghubungkan semua karakteristik versi intermediate dengan penilaian terhadap pengaruh pengendali biaya pada setiap langkah (analisis, perancangan, dll) dari proses rekayasa PL.

Sumber : https://synthesisters.com/

Sejarah dan Definisi COCOMO

Pada tahun 1981, Barry Boehm mendesain COCOMO untuk memberikan estimasi/perkiraan jumlah person-months untuk mengembangkan suatu produk

perangkat lunak. Referensi pada model ini dikenal dengan nama COCOMO 81. Model estimasi COCOMO telah digunakan oleh ribuan manajer proyek suatu proyek perangkat lunak, dan berdasar pada pengalaman dari ratusan proyek sebelumnya.

Secara umum, referensi COCOMO sebelum 1995 merujuk pada model original COCOMO yaitu COCOMO 81, kemudian setelah itu merujuk pada COCOMO II.

COCOMO II adalah suatu usaha untuk memperbarui model estimasi biaya perangkat lunak COCOMO yang dipublikasikan dalam Software Engineering Economics oleh Dr. Barry Boehm pada tahun 1981.

Usaha penelitian COCOMO dilakukan oleh Direktur Pusat Rekayasa Perangkat Lunak di University Of Southern California, Dr. Barry Boehm dan beberapa peneliti lainnya.

Definisi COCOMO

COCOMO, kependekatan dari COnstructive COst Model (Model Biaya Konstruktif) adalah lgoritma estimasi biaya perangkat lunak model yang dikembangkan oleh Barry Boehm . Model ini menggunakan dasar regresi formula, dengan parameter yang berasal dari data historis dan karakteristik proyek proyek saat ini.

COCOMO merupakan model terbuka sehingga semua detail dapat dipublikasi, termasuk :

• Dasar persamaan perkiraan biaya
• Setiap asumsi yang dibuat dalam model
• Setiap definisi
• Biaya yang disertakan dalam perkiraan dinyatakan secara eksplisit

Model COCOMO ditetapkan untuk tiga kelas proyek PL :

1.     mode organik – proyek PL yang sederhana dan relatif kecil di mana tim kecil dengan pengalaman aplikasi yang baik.

2.     mode semi-detached – proyek PL menengah 9dalam ukuran dan kompleksitas) di mana tim dengan pengalaman pada tingkat tingkat yang berbeda-beda harus memenuhi bauran yang kurang kuat dari syarat yang ketat (misalnya sistem pemrosesan transaksi dengan syarat tertentu untuk PK terminal dan PL database)

3.     mode embedded – proyek PL yang harus dikembangkan ke dalam serangkaian PK, Pl dan batasan operasional yang ketat (seperti PL  kontrol penerbangan untuk pesawat udara).

Sumber : https://belinda-carlisle.com/

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

Mengapa sebuah negara harus memiliki dasar dan aturan hukum yang jelas? Apa sebenarnya pengertian hukum itu sampai-sampai menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh suatu negara? Dan apa pula tujuan negara menerapkan sebuah hukum? Ah… rasanya akan banyak sekali pertanyaan yang muncul jika kita mulai membicarakan hal yang satu ini. Ya, hukum.

Penegakkan hukum harus dimulai dari diri pribadi masing-masing individu, setiap orang harus belajar memulai menegakkan hukum dari dirinya sendiri, mengaku salah jika memang benar salah dan berjuang menegakkan kebenaran jika memang benar. Maka, tidak mustahil hukum akan tegak seadil-adilnya jika setiap orang mempunyai sifat seperti itu.

Untuk mengetahui apa arti hukum sebenarnya maka berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum yang dijabarkan oleh beberapa ahli.

Plato mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

Menurut Mayers hukum adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukkan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya
E. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup –perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat– yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ penguasa itu.

Menurut Dr. O. NOTOHAMIDJOJO, SH, hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa terhadap kelakuan manusia di dalam masyarakat, yang berlaku dalam berjenis lingkungan hidup dan masyarakat negara (serta antar negara) dengan tujuan mewujudkan keadilan, tata serta damai.

Menurut H.M.N. PURWOSUTJIPTO, SH, hukum adalah keseluruhan Norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Baca Juga :

• Exercise 13 : Verbs as Complements
• Structure of the Subjunctive
• Pesan Nadiem Kepada 4 Pejabat Tinggi Madya Kemendikbud
• Ujian Nasional Diganti, Kelulusan Ditentukan Sekolah
• Tegas! Nadiem Makarim: Prestasi Siswa Tidak Mungkin Ditentukan dengan Pilihan Ganda

Pengertian Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

2. Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
– BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
– WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

3. Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Sumber : https://busbagus.co.id/

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :
1. Faktor etnis
2. Faktor hysteria yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163 I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :
a. Golongan eropa
b. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli)
c. Golongan timur asing (bangsa cina, India, arab)
Untuk golongan warga Negara bukan asli yang bukan berasal dari tionghoa atau eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum-hukum kekayaan harta benda, jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan.

Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokonya sebagai berikut :
1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu di kodifikasi).
2. Untuk golongan bangsa eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri belanda (sesuai azas konkordasi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya.
4. Orang Indonesia asli dan timur asinng, selama mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa eropa.
5. Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

Sumber : https://vhost.id/

Erick Thohir Tak Pakai Helm Saat ‘Touring’ Bersama Jokowi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tertangkap kamera

tidak pakai pengaman kepala atau helm saat ikut dalam rombongan kenegaraan meninjau perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan bersama Presiden Joko Widodo.

Kunjungan kerja Jokowi kali ini memang diagendakan menggunakan sepeda motor. Jokowi tampak menjadi pemimpin rombongan dengan menunggangi motor custom hijau berbasis Kawasaki W175 miliknya.

Lihat juga: Jokowi Naik Motor Custom Jajal Jalan Perbatasan di Kalimantan

Erick pun mengabadikan momen tersebut ketika mereka melalui perbukitan dengan kondisi berpasir dan mengunggahnya di akun Instagram miliknya.

Dalam video tersebut tampak Erick yang menjadi penumpang tidak mengenakan helm.

“Diajak Pak Presiden mengunjungi perbatasan Indonesia dan Malaysia naik motor. Saya dibonceng Danpaspamres, Bang Maruli,” ucap Erick dalam videonya, dikutip Kamis (19/12).

Helm diketahui merupakan perangkat keselamatan wajib yang harus

digunakan pengendara motor, selain jaket, sarung tangan, dan sepatu. Aturan menggunakan helm ketika berkendara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unggahan Erick pada akunnya pun langsung mendapat cibiran dari warganet. Banyak dari mereka menyayangkan karena Erick ‘lupa’ menggunakan helm.

Tidak sedikit juga dari mereka yang mengingatkan bahaya pengendara motor bila tak pakai helm.

Baca Juga :

• Ribut Boikot Produk China, TikTok hingga Wuling Disebut-sebut
• Traction Control System Bantu Pengemudi Mobil Saat Hujan
• Karakteristik Kecurangan
• Contoh untuk melindungi dari ancaman terhadap integritas