Hak cipta Adalah

Hak cipta Adalah

Hak cipta Adalah

Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

Baca :

SANKSI ADMINISTRASI

SANKSI ADMINISTRASI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1),Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2),Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 ( satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

(1) Brang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 61

(1)Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 masih tetap berlaku.

(2)Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 1989 No. 11, Tambahan Lembaran Negara No. 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

Pasal 25

(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

(2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

(3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :

a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;

b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;

c. peningkatan mutu pelayanan; dan

d. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.

(4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan.

(2) Ketentuan mengenai biaya penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Tarif

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggara jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besaran tarif penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Telekomunikasi Khusus

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran
Pasal 30

(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.

(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Perangkat Telekomunikasi,
Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 32

(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.

(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.

(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaiama dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia diluar peruntukannya, kecuali ;

a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau

b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau

c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

(3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah Indonesia diluar peruntukannya, kecuali ;

a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi dan keselamatan lalu lintas penerbangan ; atau

b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi ; atau

c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.

(3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Bagian Kesebelas
Pengamanan Telekomunikasi

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 39

(1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

(2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomuniksi.

c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

Sumber : https://sam-worthington.net/

Dana KIP Diusulkan Naik Rp1,2 Juta

Dana KIP Diusulkan Naik Rp1,2 Juta

Dana KIP Diusulkan Naik Rp1,2 Juta

Pemerintah bakal menaikkan unit cost dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bila

Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju, mulai tahun depan seluruh siswa tidak mampu bisa menikmati kenaikan KIP.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),

Didi Suhardi, mengatakan, pemerintah sudah mengusulkan kenaikan unit cost KIP kepada Menkeu. Selain itu, sudah dibahas pula dengan Komisi X DPR RI.

Saat ini, sambung dia, kemendikbud tinggal menunggu persetujuan anggaran. Dengan kenaikan KIP, siswa diharapkan bisa merasakan manfaat lebih besar. ”Sudah empat tahun dana KIP tidak mengalami kenaikan unit cost. Setelah dihitung, ada baiknya ditambah unit cost-nya karena ada pertimbangan nilai inflasi,” kata Didi.

Adapun rencana kenaikan dana KIP, untuk jenjang SD dari Rp450.000 per

tahun naik menjadi Rp750.000. Jenjang SMP dari Rp750.000 menjadi Rp1 juta. Sedangkan SMA/SMK naik menjadi Rp1,2 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Didi mengungkapkan, ada usulan DPR untuk penambahan unit cost SMA dan SMK dibedakan. Alasannya, SMK lebih banyak pembiayaan praktiknya ketimbang SMA. ”Komisi X sebenarnya mendukung usulan kenaikan dana KIP, tapi sekarang belum ada persetujuan Menkeu. Mendikbud sudah bersurat ke Menkeu, semoga bisa dsetujui,” ujarnya.

 

Baca Juga :

Bawa Bekal, Sekolah Ini Liburkan Pedagang

Bawa Bekal, Sekolah Ini Liburkan Pedagang

Bawa Bekal, Sekolah Ini Liburkan Pedagang

Sejumlah sekolah di Kota Bogor nampaknya sudah mu­lai mene­rapkan pro­gram bekal yang dimi­liki Disdik Kota Bogor. Salah satu­nya seperti yang dila­kukan SDN Sindangsari 2 Bogor. Mereka su­dah mene­rapkan program membawa bekal atau tempat makan dan minum dari rumah ke sekolah yang dila­kukan para pelajarnya.

Namun, ada yang berbeda dari sekolah yang berlokasi di Kecama­tan Bogor

Timur ini. Demi men­sukseskan penerapan program bekal, pihak sekolah meminta para pedagang yang berjualan di sekitar sekolah untuk libur pada hari Sabtu. Hal itu pun dibenarkan Kepala SDN Sindangsari 2 Bogor, Atikah. “Alhamdulillah sampai saat ini para pedagang mematuhi atu­ran yang sudah dikeluarkan pihak sekolah,” katanya.

Menurutnya, tujuan dari satu hari tanpa jajan di sekolah ini sangat baik untuk

para pelajar. Karena, program ini mengajar­kan peserta didik untuk belajar hemat dan juga mencegah bahaya penyakit yang ditimbulkan da­ri jajanan yang ditawarkan diling­kungan sekolah. “Jika mereka mengkonsumsi makanan sehat maka mereka akan terhindar dari berbagai macam penyakit,” ucapnya.

Untuk itu, Atikah mengaku akan terus mengkampanyekan program bekal ini di

sekolahannya. Sebab, keuntungan lain dari program ini adalah mampu meminimalisir sampah yang dihasilkan dari se­kolah.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

SDN Kayumanis 1 Diobok-Obok

SDN Kayumanis 1 Diobok-Obok

SDN Kayumanis 1 Diobok-Obok

Sempat ter­henti beberapa minggu, Lomba Gu­gus pada Satuan Pendidikan SD

tingkat Kota Bogor akhirnya kem­bali diadakan. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Gugus VIII Kayuma­nis, tepatnya di SDN Kayumanis 1, Kecamatan Tanahsareal, kemarin.

Kedatangan tim penilai dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang

dipimpin Kasi Kurikulum SD itu disambut hangat Ketua Gugus VIII yang juga Kepala SDN Kayumanis 1, Basor. Hadir pula pengawas pem­bina SD Kecamatan Tanahsareal Maryadi dan empat kepala SDN se­bagai gugus imbas.

Tim Penilai, Wasi Jatmiko, menga­takan, lomba ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja gugus dalam meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan SD terhadap mutu proses dan hasil belajar pe­serta didik. ”Lomba Gugus SD sang­at berguna untuk memotivasi seko­lah dalam meningkatkan berbagai aspek pada instrumen penilaian lomba tersebut,” terangnya.

Maryadi berharap penilaian ini dilakukan secara objektif, sehingga setiap

peserta dapat menerima ke­putusan dengan baik. ”Saya berha­rap Lomba Gugus SD di sini lebih menekankan pada peningkatan manajemen sekolah daripada pro­fesionalisme guru,” harapnya.

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Penjelasan Alam Barzah dan Mahsyar

Penjelasan Alam Barzah dan Mahsyar

Penjelasan Alam Barzah dan Mahsyar

Penjelasan Alam Barzah dan Mahsyar
Penjelasan Alam Barzah dan Mahsyar

Alam Barzah

Barzah artinya sesuatu yang membatasi antara dua barang atau tempat. Adapun hubungannya dengan hari akhirat, barzah ialah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Kehidupan alam barzah ialah kehidupan antara hidup didunia dan hidup diakhirat. Kehidupan di alam barzah menyerupai terminal daerah penantian. Di alam barzah tiruana ruh yang sudah meninggal berkumpul untuk persiapan memasui kehidupan akhirat, ditempat penantian tersebut berlaku kenikmatan dan siksaan yang sering kita dengar dengan istilah nikmat kubur dan siksa kubur.

Ditempat penantian tersebut, orang-orang yang selama hidupnya di dunia banyak mengerjakan amal sholeh yang bertaqwa kepada Allah akan menerima perlakuan yang sangat senang dari malaikat. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang hidupnya di dunnia banyak melaksanakan kejahatan dan kemaksiatan akan menerima perlakuan yang bernafsu dan siksaan dari malaikat.

Rasulullah SAW bersabda

yang artinya sebagai diberikut : “Adapun hamba yang mukmin, apabila sudah putus dari dunia untuk menhadiri akhirat, maka akan turun malaikt dari langit berwajah putih bagaikan matahari, membawa kafan dari kafan surga, dan wangian, pengawet kerusakan, kemudian mereka akan duduk dan hadir malaikat maut menhadirinya. Malaikat duduk dikepala seraya berkata, “Wahai ruh yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan-Nya, maka ruh itu keluar bagaikan mengalirnya air dari daerah minum. Adapun orang kafir, ketika mereka akan meninggal maka hadirlah malaikat yang berwujud hitam, seraya berkata,” Hai jiwa yang jahat keluarlah engkau ke arah marah Allah, kemudian dicabutlah ruhnya dengan cara yang kaasar.

Berkaitan dengan nikmat dan siksa kubur, Rasulllah bersabda
“Jika seorang jenazah dikuburannya dan ditinggalkan oleh kawan-kawannya, maka ia mendengar bunyi sandal mereka, maka dikala itu ia dikunjungi oleh dua malaikat yang kemudian mendudukannya dan bertanya ,”Bagaimana pendapatmu lampau wacana orang ini, yakni Muhammad ?. Adapun orang mukmin akan menjawaban “Aku bersaksi bahwa ia ialah hamba dan Rasul Allah”.Sebagai imbalannya, malaikat itu berkata, “Lihatlah tempatmu di neraka sana, sudah diganti oleh Allah dengan daerah duduk dari sorga, kemudian ia melihat kedudukannya, kemudian dikubur ia merasa lapang. Adapun orang munafik atau kafir, ketika ditanya “Bagaimana pendapatmu lampau orang ini?”Maka ia menjawaban saya tidak tahu dan tidak pernah membaca naamanya, kemudian dipukul palu dari besi sehingga ia menjerit kesakitan, yang suaranya terdengar oleh makhluk sekitarnya kecuali insan dan jin”.

Alam Mahsyar

Mahsyar artinya daerah berkumpul. Pada hari selesai zaman kelak tiruana insan akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Sesudah itu dikumpulkan disuatu daerah untuk menjalani investigasi atau perhitungan amal yang sudah dilakukan selama hidup di dunia.

firman Allah bersabda yang artinya : “Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka tiruananya kemudian Allah berfirman kepada malaikat : “Apakah mereka ini lampau menyembah engkau?” (S. Saba :40)
Di padang mahsyar tiruana orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sini tidak ada hidup tolong-menolong. Yang ada spesialuntuklah pertanggungjawabanan terhadap diri sendiri. Apa yang pernah dibuatnya di dunia ialah menjadi tanggung jawabannya. Pada hari selesai zaman seseorang, baik itu keluarga, saudara, kenalan baik, tiruananya tidak ada yang sanggup menolong.

Firman Allah bersabda dalam surah Al-Mumtahanah ayat 3 yang artinya :
“Karib kerabat dan belum dewasa sekali-sekali tidak bermanfaa bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara engkau..”

Pada waktu itu orang-orang yang tidak diberiman atau kafir dikumpulkan dalam keadaaan buta. Firman Alaah dalam surah Al Israa ayat 97 yang artinya sebagai diberikut : “Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang menerima petunjuk dan barangsiapa yang beliau sesatkan maka sekali-kali engkau tidak akan menerima penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari selesai zaman (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka ialah nereka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah bagi mereka nyalanya.”

Baca Juga:

Penjelasan Mengenai Alam Hisab dan Mirzan

Penjelasan Mengenai Alam Hisab dan Mirzan

Penjelasan Mengenai Alam Hisab dan Mirzan

Penjelasan Mengenai Alam Hisab dan Mirzan
Penjelasan Mengenai Alam Hisab dan Mirzan

Alam Hisab

Hisab artinya perhitungan, tiruana amal perbuatan insan selama di dunia akan diperhitungkan. Semua perbuatan insan selama di dunia akan diperhitungkan. Semua perbuatan insan di catat dalam buku (laporan). Semua orang sanggup mengetahui isi buku laporan itu, walaupun orang tersebut tidak sanggup membaca. Laporan itu didiberikan kepada masing-masing orang dalam posisi yang tidak sama. Ada yang mendapatkan dari sebelah kanan dan ada yang mendapatkan dari sebelah kiri. Ada yang mendapatkan dengan wajah yang gembira, dan ada pula yang mendapatkan dengan wajah penuh ketakutan.

Firman Allah SWT

Firman Allah bersabda dalam surah Al-Insyiqaq : 7-13 yang artinya :
“Adapun orang yang didiberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka beliau akan diperiksa dengan investigasi yang gampang, dan beliau akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama diberiman) dengan gembira. Adapun orang yang didiberikan kitabnya dari belakang, maka beliau akan berteriak : “Celakalah aku.” Dan beliau akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sesungguhnya beliau lampau (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).

Suasana pada waktu itu amat mencekam dan menakutkan. Orang tidak mungkin lagi sanggup berdusta atau membela diri. tiruana anggota tubuh dan tiruana amal nampak hidup dan berbicara mempersembahkan kesaksian. Dan hasil perhitungan itulah ditentukan jawaban dari amal perbuatan manusia. Orang-orang yang selama hidupnya di dunia melaksanakan amal shaleh akan menerima imbalan yang sangat senang di surga. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat kejahatan dan kemaksiatan, yang tidak diberiman akan menerima jawaban berupa azab di neraka.

Baca Juga: Rukun Iman

Alam Mizan

Mizan artinya timbangan, Amal perbuatan insan diperhitungkan dengan timbangan atau neraka yang berupa keadilan. Timbangan keadilan Allah mempunyai ketepatan yang tidak mungkin meleset sedikit pun. Semua amal perbuatan insan dari yang terkecil hingga yang terbesar ditimbang dengan timbangan tersebut. Hasil dari pertimbangan itu akan menetukan apakh orang akan hidup berbahagia atau sengsara.

Firman Allah SWT

Firman Allah bersabda dalam surah Al-Anbiya : 47) yang artinya :
“Kami akanmemasang timbangan yang sempurna pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan bila (malam itu) spesialuntuk seberat biji sawi pun niscaya kami menhadirkan (pahala)nya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.
Di dalam surah Al-Mu’minun ayat 102-104 diterangkan : “Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang sanggup keberuntungan. Dan barang siapa yang enteng timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka infinit didalam neraka Jahannam. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka didalam neraka itu dalam keadaan cacat”.

Penjelasan Mengenai Surga dan Neraka

Penjelasan Mengenai Surga dan Neraka

Penjelasan Mengenai Surga dan Neraka

Penjelasan Mengenai Surga dan Neraka
Penjelasan Mengenai Surga dan Neraka

Surga

Surga ialah daerah bagi orang-orang yang lapang dada diberibadah, diberiman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Surga ialah suatu daerah diakhirat yang meliputi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan di nirwana tidak sanggup dibandingkan dengan kesenangan dan kegembiraan yang terdapat di dunia.. Indahnya panaroma di pepegununganan dan kesejukan udaranya tidak sanggup disamakan dengan indahnya alam di surga. Jika keindahan yang berada di dunia bersifat sementara, maka keindahan dan kesenangan di alam abadi bersifat abadi.

Firman Allah SWT

Firman Allah bersabda yang artinya : “Perumpamaan (penghuni) nirwana yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa yang didalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada yang berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang yummy rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu dan disaring ; dan mereka yang memperoleh didalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang infinit di dalam neraka, dan didiberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. (S. Muhammad : 15)”

Orang-orang yang shaleh tampak berseri-seri tanda mereka sangat bersuka cita. Mereka begitu puas akan apa yang sudah mereka perbuat selama hidup di dunia. Allah sudah menunjukan keadilan dan kasih akung-Nya kepada hamba-Nya yang bertaqwa. Kegembiraan orang-orang yang diberiman dan keadaan di nirwana digambarkan dalam Al-Qur’an, antara lain dalam surah Al-Ghasyiah ayat 8-16 yang artinya sebagai diberikut : “Banyak muka pada hari ini yang berseri-seri, merasa senang alasannya usaspesialuntuk, dalam nirwana yang tinggi, tidak engkau dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani yang terhampar.”

Baca Juga: Rukun Islam

Neraka

Neraka ialah suatu daerah di alam abadi yang sangat tidak sangat bahagia. Tempat ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang melanggar perintah Allah. Di neraka orang-orang yang berbuat dosa melebihi amal baiknya akan menerima siksa.

penderitaan akhir siksa di neraka ini tidak ada bandingannya. Panasnya api neraka tidak sanggup dibandingkan dengan gerahnya api yang ada didunia. Dari keterangan ayat-ayat Al-Qur’an, kita sanggup membanyangkan betapa menderitanya orang-orang yang hidup tersiksa di neraka. Antara lain firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 56 yang artinya sebagai diberikut : “Sesungguhnya orang-orany yang kafir kepada ayat-ayat kami., kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, semoga mereka mencicipi azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Firman Allah SWT

Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 16-17 yang artinya : “Dihadapannya ada Jahannam dan beliau akan didiberi minuman, dengan air nanah, diminumnya air jerawat itu dan hampir beliau tidak sanggup menelannya dan hadirlah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi beliau tidak juga mati; dan dihadapannya masih ada azab yang berat.

Firman Allah dalam surah Ad Dukhan ayat 47-48 yang artinya sebagai diberikut : “Peganglah beliau kemudian seretlah beliau ketengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat gerah.

Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Departemen Luar Negeri

Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Departemen Luar Negeri

Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Departemen Luar Negeri

Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Departemen Luar Negeri
Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Departemen Luar Negeri

Pengertian Departemen Luar Negeri

Departemen adalah unsur pelaksana pemerintah. Departemen dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertnggung jawab kepada Presiden. Jadi, Departemen Luar Negeri adalah departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Sejarah Perkembangan Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri Indonesia tidak terlepas dari sejarah berdirinya negara Indonesia itu sendiri. Karena Salah satu Kementerian atau Departemen yang dibentuk adalah Departemen Luar Negeri dengan bapak Mr. Ahmad Soebardjo Djojohadisurjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia.

Departemen Luar Negeri pada saat itu bertugas menjalankan diplomasi untuk mendapatkan simpati, dukungan dan pengakuan dari masyarakat internasional atas kemerdekaan Indonesia. Karena memiliki tugas utama menangani masalah luar negeri, Departemen Luar Negeri mewakili pemerintah Indonesia membuka perwakilan di negara lain. Susunan organisasi dan keanggotaan Departemen Luar Negeri.

Sejarah Perkembangan Kementerian luar negeri Indonesia terbagai atas tiga periode, yaitu, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi.

a) Masa Orde Lama (1945-1950) :
Tugas utama Kemlu pada masa orde lama melalui diplomasi antara lain:
1. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia
2. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan :
· Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura
· 1948 Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatera
· 1949 Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal > 1950 Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)

Masa 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan Karakter atau Watak politik luar negeri Indonesia. Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950

b) Masa Orde Baru (1966-1998)
Tugas diplomasi Kemlu pada era orde baru yang menonjol antara lain :
1. Pengakuan Irian Barat
2. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut – UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea)
3. Meningkatkan Kerjasama ASEAN
4. Mencari Pengakuan internasional thd Timtim
5. Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang
6. Ketua APEC dan G-15
7. Meningkatkan kerjasama pembangunan

c) Masa Reformasi (1998 – Sekarang)
Pada masa reformasi sekarang ini, tugas utama Kemlu diarahkan untuk :
1. Memagari potensi disintegrasi bangsa
2. Upaya membantu pemulihan ekonomi
3. Upaya peningkatan citra Indonesia
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI

Baca juga: