Evaluasi dan Kesesuaian Lahan

Evaluasi dan Kesesuaian Lahan

 Evaluasi dan Kesesuaian Lahan

 Evaluasi dan Kesesuaian Lahan
Evaluasi dan Kesesuaian Lahan

Evaluasi lahan adalah

suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan.

 

Kesesuaian lahan adalah

tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

 

Kesesuaian lahan aktual adalah

kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan.Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai.

Baca Juga : 

Klasifikasi Kesesuaian Lahan

Klasifikasi Kesesuaian Lahan

Klasifikasi Kesesuaian Lahan

Klasifikasi Kesesuaian Lahan

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976)

dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat Ordo, Kelas, Subkelas dan Unit. Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai (S=Suitable) dan lahan yang tidak sesuai (N=Not Suitable).

 

Kelas adalah

keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Berdasarkan tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi:

  1. Untuk pemetaan tingkat semi detail (skala 1:25.000-1:50.000) pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam tiga kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai marginal (S3). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas.
  2. Untuk pemetaan tingkat tinjau (skala1:100.000-1:250.000) pada tingkat kelas dibedakan atas Kelas sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) dan tidak sesuai (N).

Kelas S1 :       Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata.

Kelas S2 :   Lahan mempunyai faktor pembatas, dan factor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri.

Kelas S3 :   Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi factor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta.

 

Kelas N :        Lahan yang karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi.

Subkelas adalah

keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan (sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik lainnya) yang menjadi faktor pembatas terberat, misal Subkelas S3rc, sesuai marginal dengan pembatas kondisi perakaran (rc=rooting condition). Unit adalah keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan, yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Contoh kelas S3rc1 dan S3rc2, keduanya mempunyai kelas dan subkelas yang sama dengan faktor penghambat sama yaitu kondisi perakaran terutama faktor kedalaman efektif tanah, yang dibedakan ke dalam unit 1 dan unit 2. Unit 1 kedalaman efektif sedang (50-75 cm), dan Unit 2 kedalaman efektif dangkal (<50 cm). Dalam praktek evaluasi lahan, kesesuaian lahan pada kategori unit ini jarang digunakan.

Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/

Letak Geografis Indonesia

Letak Geografis Indonesia

Letak Geografis Indonesia

Letak Geografis Indonesia
Letak Geografis Indonesia

Geografi Regional

Geografi Regional merupakan deskripsi yang komprehensif integratif aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Geografi Regional adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa Geografi Regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah teretentu, baik local, negara, maupun continental.

Pada Geografi Regional, seluruh aspek dan gejala geografi ditinjau dan dideskripsikan secara bertautan dalam hubungan integrasi, interelasi keruangannya. Melalui interpretasi dan analisa geografis regional ini, karakteristik suatu wilayah yang khas dapat ditonjolkan, sehingga perbedaan antar wilayah menjadi kelihatan jelas (Sumaatmadja, 1988).

Berdasarkan struktur keilmuan geografi, maka geografi regional bukanlah salah satu cabang dari geografi manusia ataupun geografi fisik. Tetapi geografi regional merupakan bagian dari geografi yang bertugas untuk menjelaskan secara komprehensif segala keterkaitan (asosiasi, relasi, interelasi, interakasi, interdependensi) unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu pada waktu tertentu.

Asosiasi dan korelasi gejala geografi di permukaan bumi secara dinamik, tidak hanya meliputi proses keruangannya saja, melainkan pula meliputi kronologi berdasarkan urutan waktunya.

 

Geografi Regional Indonesia

Berdasarkan pengertian Geografi Regional di atas, dapat dinyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu region. Nama “Indonesia” untuk kepulauan nusantara pertama kali diperkenalkan oleh JR. Logan pada tahun 1850. Indonesia sebagai bagian dari wilayah di permukaan bumi dianggap sebagai suatu region berdasarkan kenyataan bahwa antar bagian wialayah Indonesia mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya keamaan iklim, keamaan letak, kesamaan bahasa dan ideology, kesamaan budaya, dan yang paling penting secara hukum antar bagian wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum Negara yang berasal dari wilayah bekas jajahan Hindia Belanda ditambah dua daerah istimewa, Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

 

Bila dianalisis lebih lanjut menurut kriteria/konsep ideal sebuah region

wilayah Indonesia bukanlah satu region, tetapi menjadi beberapa region, kecuali apabila kriteria pengklasifikasian region itu dibuat secara makro, misalnya criteria 12 region berdasarkan iklim matahari, yang membagi dunia menjadi iklim tropik (0 – 23,50 LU/LS), subtropik (23,50LU/LS – 66,50 LU/LS), dan iklim polar (66,50 LU/LS – 900 LU/LS), maka seluruh bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan sebagai suatu region iklim tropik.

Bentuk-bentuk wilayah negara dilihat dari fisiografisnya terdiri dari bentuk kompak(contigous shape) dan tidak kompak (non-contigous shape). Bentuk kompak terdiri dari bentuk membulat dan memanjang (sejajar pantai dan tegak lurus pantai). Bentuk tidak kompak, terdiri dari bentuk fragmental (kepulauan), terpecah (broken shape), tersebar(scattered shape), dan lingkar laut (sircum marine).

Region Indonesia merupakan kepulauan (archipelagic state), yang berarti region ini berbentuk tidak kompak (noncontigues shape), tetapi terpisah-pisah oleh perairan. Meski demikian perairan tersebut dalam konsep negara kesatuan tidak menjadi batas pemisah antar wilayah/pulau karena adanya kesamaan/keseragaman tertentu.

Sebagai sebuah region yang luas (lebih dari 5 juta km², dengan luas daratan ± 2.206.833 km²), Indonesia harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan dapat membedakan dengan wilayah lain. Batas wilayah diperlukan untuk keperluan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan negara.

 

Pembagian Wilayah Indonesia

Indonesia merupakan region dalam skala besar yang dasar pengklasifikasian atau nomenclatur-nya lebih umum, sehingga apabila kita hendak membagi region Indonesia menjadi beberapa region yang lebih detail sangat dimungkinkan, misalnya region Indonesia dapat dibagi menjadi region/rezim iklim, region budaya, region persebaran binatang, region berdasarkan struktur geologisnya, dan lain-lain.

Menurut letak geografisnya Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis wilayah Indonesia sangat luas, maka negara kita dikenal sebagai Negara Kepualauan atau Negara Maritim. Ini terbukti dari luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau, dengan memiliki ± 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km².

Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia  berada diantara 6˚ LU-11˚ LS dan antara 95˚ BT-141˚ BT.

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Pemprov Jabar Hibahkan Tanah ke DPD RI

Pemprov Jabar Hibahkan Tanah ke DPD RI

 

 

BANDUNG

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan hibah berupa tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI). Penandatanganan perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima tanah dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPD RI Mohammad Saleh di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (7/3/17).

Pemdaprov Jabar kepada DPD RI

Pemberian hibah tanah ini dilakukan sebagai bentuk nyata dukungan Pemdaprov Jabar kepada DPD RI. Untuk itu, nantinya di lahan kosong seluas 1.233 m2 yang terletak di Jalan PHH Mustofa Kota Bandung ini akan dibangun kantor DPD RI Daerah Jawa Barat. Kantor ini untuk mendukung berbagai kegiatan para anggota DPD asal Jawa Barat ketika ada di daerah asal pemilihan.  “Guna mendukung tugas, fungsi, dan wewenang DPD khususnya para anggota DPD RI asal Jawa Barat, Pemprov Jabar menghibahkan aset berupa lahan atau tanah seluas 1.233 meter persegi yang terletak di Jalan PHH Mustofa atau Jalan Suci kepada DPD RI untuk pembangunan kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat yang lebih representatif,” ungkap Aher dalam sambutannya pada acara serah terima hibah.

Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor

Permohonan hibah ini berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor: HM.310/444/DPD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang dukungan proses administrasi atau hibah lahan kantor permanen DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Barat. Setelah proses penelaahan, kemudian permohonan tersebut ditetapkan sebagai hibah dari Gubernur Jawa Barat melalui Surat Gubernur Nomor: 591/3327/PDD tanggal 9 Agustus 2016 tentang persetujuan pemindahtanganan melalui hibah lahan kantor permanen DPD RI di Provinsi Jawa Barat.

Tanah ini besertifikat hak pakai Nomor 91 tanggal 5 Februari 2009

Atas persetujuan ini kemudian ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 593/Kep.1465-PDD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk hibah tanah milik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan PHH Mustofa Bandung kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Aher berharap melalui penyerahan hibah ini kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan DPD RI akan semakin solid. Hal ini penting untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia. “Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik, antara DPD dengan Pemerintah Daerah menjadi semakin solid. Guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” ujar Aher.

Ketua DPD RI

Atas hibah ini, Ketua DPD RI Mohammad Saleh menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Jawa Barat. Pihak DPD pun akan segera mengajukan anggaran untuk membangun kantor DPD RI Jabar di tanah tersebut. “Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian dalam kepercayaan pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat terhadap eksistensi DPD RI. Setelah penyerahan lahan kepada DPD RI ini, maka selanjutnya kami akan segera mengajukan anggaran untuk pembangunan kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Barat ini,” kata Mohammad Saleh dalam sambutannya di acara serah terima hibah.

Lanjut Saleh, keberadaan kantor DPD RI

Lanjut Saleh, keberadaan kantor DPD RI di daerah memiliki makna strategis. Karena akan mempertegas tugas konstitusi DPD RI terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang legislasi dan pengawasan. Pembangunan kantor DPD RI di daerah merupakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 melalui Pasal 252. Pasal tersebut mengatakan bahwa anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihan dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihan.  “Dimana apabila mengacu pada amanat Undang-Undang MD3, kantor yang dimaksud tersebut untuk memudahkan penyerapan aspirasi daerah oleh anggota DPD RI dalam mengembangkan artikulasi politik daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah,” tutur Saleh. “Selain itu, DPD RI juga dapat membangun kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Hingga saat ini, sudah ada tiga provinsi yang memiliki tanah dan bangunan kantor DPD di daerah, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara provinsi yang telah menghibahkan tanah tapi belum dibangun kantor ada 10 provinsi, yaitu Jambi, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Jawa Barat.

Selama menjabat sebagai anggota DPD RI

Seorang anggota menghabiskan sebagian besar masa kerjanya di daerah domisili. Dalam satu tahun, seorang anggota DPD setiap bulan harus pulang ke daerah pemilihan dan melakukan reses lima kali. Selain itu, sesuai dengan amanat undang-undang mereka juga harus melakukan kunjungan rutin ke daerah pemilihan 14 kali dalam setahun.

Artikel terkait :

Pixel 3a dan Pixel 3a XL Dipastikan Segera Dirilis

Pixel 3a dan Pixel 3a XL Dipastikan Segera Dirilis

 

MOUNTAIN VIEW

Handphone Google Pixel 3a dan Pixel 3A XL telah menjadi bahan pokok rumor untuk waktu yang lama. Karena itu, tidak mengherankan banyak orang menjadi tidak sabar peluncuran smartphone kelas terjangkau dari Google itu.

Nah terkait hal ini, ada kabar baik dari Google. Peluncurannya diperkirakan tidak akan lama lagi. Ini diindikasikan cuitan Hiroshi Lockheimer, Wakil Presiden Senior Android, seperti yang dilaporkan laman Phone Arena.

Seperti cuitannya, Lockheimer mengambil gambar dengan ponsel Google yang belum pernah dirilis. Melihat rahasianya smartphone, seharusnya gambar perangkat tidak dibagikan ke area publik.

Bill Hewlett dan Dave Packard

Ungguhan itu muncul setelah dia mengunjungi kantor Bill Hewlett dan Dave Packard. Kemungkinan ponsel ini digunakan untuk keperluan uji coba di skenario “kehidupan” nyata. Mengingat Pixel 4 masih agak jauh dari periode peluncurannya, Pixel 3a atau Pixel 3a XL adalah tebakan terbaik untuk ponsel yang digunakan Lockheimer.

Jika anggapan ini benar, maka kita bisa berharap peluncuran Pixel mid-range segera diwujudkan. Duo Pixel 3a hadir sebagai versi ramping dari seniornya Pixel 3.

Handphone berprosesor kelas menengah dan bodi polikarbonat ini diyakini diberi label harga yang lebih rendah dari pendahulunya. Namun, si kembar tetap dapat mempertahankan status quo dengan kualitas kamera yang sama dengan flagship duo Pixel 3.

Google

Sayangnya sampai sekarang Google Masih belum memberikan kata resmi kapan dan di mana dua handphone tersebut bakal diluncurkan.

 

Sumber : https://www.ram.co.id/

Galaxy A20e Terlihat Mirip dengan A20

Galaxy A20e Terlihat Mirip dengan A20

 

SEOUL

Samsung meluncurkan handphone Galaxy A20 pekan lalu. Seiring kehadirannya, rumor menyebutkan pabrikan segera meluncurkan versi ringannya yang dijuluki Galaxy A20e.

Galaxy A20e Terlihat Mirip dengan A20

Galaxy A20e terdaftar di situs web Samsung Inggris awal bulan ini. Dan sekarang, dugaan render-nya telah muncul mengungkap seperti apa desain dari handphonecerdas itu.

Render yang ada menunjukkan kepada publik bahwa Galaxy A20e akan terlihat mirip dengan A20. Artinya smartphone memiliki tampilan kedudukan tetesan air pada bagian depan dengan pengaturan dua kamera di bagian belakang, tepatnya di sudut kiri. Kamera yang disertaikan diperkaya dengan flash LED dan pemindai sidik jari berbentuk oval.

laman Giz China menyebutkan

Samsung Galaxy A20e menempatkan tombol volume tepat di sebelah kanan tombol power di sebelah kanan. Dengan port microUSB dan jack headphone diletakkan di bagian bawah handset-nya.

Galaxy A pada 10 April

Samsung sendiri telah menjadwalkan acara seri untuk Galaxy A pada 10 April. Tepat di mana kita dapat melihat A20e secara resmi.

 

Sumber : https://merkterbaik.com/

Mengenal Tentang Pengadaan Tanah

Mengenal Tentang Pengadaan Tanah

Mengenal Tentang Konstitusi RIS
Mengenal Tentang Konstitusi RIS
  1. Pengertian Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda- benda yang yang berkaitan dengan tanah.
Latar Belakang pengadaan tanah adalah meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yangg memerlukan tanah sehingga pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang diatur dalam Keppres No: 55 tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun persyaratan pengadaan tanah antara lain:
  • Hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan terlebih dahulu.
  • Apabila belum ditetapkan rencana tata ruang wilayah, didasarkan pada rencana ruang wilayah atau kota yang telah ada.
  • Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan Gubernur/ Walikota / Bupati, maka bagi siapa saja yang akan melakukan pembelian tanah, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati/ Wali kota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  1. Pengertian Kepentingan Umum

Memberikan pengertian tentang kepentingan umum bukanlah hal yang mudah. Selain karena sangat rentan karena penilaiannya sangat subektif juga terlalu abstrak untuk memahaminya. Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang pasti akan berimbas pada ketidakpastian hukum dan rawan akan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait.
Tapi hal ini dijawab dalam Perpres No 36 Tahun 2005 yang kemudian dirampingkan oeh Perpres 65 Tahun 2006 dimana telah ditentukan secara limitatif dan konkret pengertian dari kepentingan umum yaitu :
    1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
    2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
    3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
    4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
    5. Tempat pembuangan sampah;
    6. Cagar alam dan cagar budaya;
    7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Tentang Konstitusi RIS

Mengenal Tentang Konstitusi RIS

Mengenal Tentang Konstitusi RIS

Mengenal Tentang Konstitusi RIS
Mengenal Tentang Konstitusi RIS
  1. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat merupakan tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 2 November 1945 yang menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:
  1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
  2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
  3. Didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.
Persetujuan peralihan kedaulatan terdiri tiga persetujuan pokok yaitu:
  1. Piagam peralihan kedaulatan
  2. Status uni
  3. Persetujuan perpindahan
Pemulihan kedaulatan itu akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Sebenarnya penyerahan kedaulatan itu dilaksanakan tanggal 25 Desember 1949, akan tetapi salah satu pemimpin Negara Indonesia terutama Drs. Moh. Hatta sangat waspada. Pemimpin kita tidak mau sebab tanggal 25 Desember 1949 adalah hari Natal. Jangan-jangan penyerahan kedaulatan itu dianggap sebagai hadiah Natal. Oleh karena itu maka penyerahan kedaulatan diundur menjadi tanggal 27 Desember 1949 ( Bibit Suprapto, 1985:106)
  1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat sifatnya adalah sementara

Sifat sementara daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dapat kita lihat dari pasal 186 yang menentukan bahwa:
“Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.”
Sifat kesementaraannya ini , kiranya adalah disebabkan karena Pembentuk Undang-undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-undang Dasar, selain daripada itu disadari pula bahwa pembuatan Undang-undang Dasar ini adalah dilakukan dengan tergesa-gesa sekedar untuk segera dapat dibentuk memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. Itulah sebabnya maka menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu sendiri, bahwa menurut rencananya dikemudian hari akan dibentuk sebuah badan Konstituante yang bersama-sama Pemerintah untuk menetapkan Undang-undang Dasar yang baru sebagai Undang_undang dasar yang tetap, yaitu sebuah badan konstituante yang pembentukannya kecuali lebih representative tersedia pula waktu yang cukup untuk membuat sebuah Undang-undang Dasar yang diperkirakan lebih sempurna. (Joeniarto, 2001:66)
  1. Bentuk Negara Federal

Bahwa Negaranya berbentuk federal, ditegaskan di dalam Mukaddimahnya, selain itu adapula penegasan di dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam alenia III mengemukakan antara lain:
“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republic federasi, berdasarkan dan seterusnya…”
Pasal 1 ayat (1) menentukan :
“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokrasi dan berbentuk federasi.”
  1. Sistem Pemerintahan Negara Menurut KRIS 1949

Menurut Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949 “Kekuasaan kedaulatan Frase Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”Ketiga lembaga Negara pemegang kedaulatan itu dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai wewengan untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama tersebut apabila menyangkut hal-hal khusus, mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut dalam Pasal 2 KRIS 1949.
Adapun undang-undang yang tidak termasuk hal tersebut di atas pembentukannya cukup antara pemerintah dengan DPR saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah menurut KRIS adalah Presiden dengan seorang atau beberapa menteri. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang bertanggung jawab untuk kebijaksanaan pemerintahan adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.
Dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat disimpulkan bahwa KRIS menganut sistem pemerintahan Parlementer, yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). (Dasril Radjab,1994:98)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu (pasal 68 ayat(2)).
Tugas penyelenggaraan pemerintahan federal dijalankan oleh Pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa menyusun , supaya Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, dijalankan (pasal 117)
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara ini, Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118).

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS

Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS

Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS

Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS
Mengenal Lembaga-Lembaga Negara Pada Masa Konstitusi RIS
Dalam UUD RIS pada BAB III mengenai Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa Alat Perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah :
  1. Presiden
  2. Menteri-menteri
  3. Senat
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung
  6. Dewan Pengawas Keuangan
Berikut keterangan mengenai alat perlengkapan negara tersebut :
  1. Presiden

Presiden ialah kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdana menteri menjalankan pekerjan jabatan sehari-hari (pasal 27 (1) Konstitusi RIS).
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer, sebagaimana diatur dlm pasal 118 ayat 1 & 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ‘Presiden tidak dapat diganggu gugat’. Artinya presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas pemerintahan, karena presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan.
Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, Kepala Negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan Negara atau Kabinet. Jadi, yang memikul segala pertanggungjawaban adalah kabinet, atau Pemerintah; termasuk Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatanya atau tindakannya itu dipikul oleh kabinet. (Soehino, 1992: 70)
  1. Menteri

Menurut pasal 73 Konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
Kabinet atau dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif, yaitu menjalankan pemerintahan. Menteri ini bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam sistem parlementer RIS, Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), artinya kalau pertanggungan jawab Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR (pertanggungan jawab politis), maka DPR dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kkabinet; dan sebagai akibat dari pertanggungan jawab politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri Tetapi jika ada keragu-raguan dari pihak Kabinet yang menganggap bahwa DPR tidak lagi bersifat representatif, maka Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak representatif itu (Soehino, 1992:69).
  1. Senat

Di dalam konstitusi RIS dikenal adanya Senat. Senat tersebut mewakili Negara-negara bagian, setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam Senat. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara. Jadi dengan demikian, Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-masing (Innu Kencana, 2005: 38)
Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS. Senat RIS diketuai oleh M A Pellaupessy, sedangkan Wakil Ketua Senat RIS adalah Mr Teuku Hasan.
  1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota (pasal 98 Konstitusi RIS) dan yang mewakili daerah-daerah bagian (pasal 80 ayat (1) konstitusi RIS)
DPR-RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.
Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.Ketua Dewan Perwakilan rakyat saat itu adalah Mr Sartono, dengan Wakil Ketua I Mr M Tambunan dan Wakil Ketua II Arudji Kartawinata.
  1. Mahkamah Agung
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Mereka diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.
  1. Dewan Pengawas Keuangan
Organ dari Dewan Pengawas Keuangan dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal ditentukan dengan undang-undang federal. Mereka dapat juga diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya.

(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)

Pemerintah Hadirkan Mall Pelayanan Publik

Pemerintah Hadirkan Mall Pelayanan Publik

Pemerintah Hadirkan Mall Pelayanan Publik

Pemerintah Hadirkan Mall Pelayanan Publik
Pemerintah Hadirkan Mall Pelayanan Publik

BANDUNG-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan upaya perbaikan sistem pelayanan diantaranya melalui deregulasi, debirokrasi yaitu penyederhanan proses birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya memperbaiki pelayanan publik dengan menghadirkan mall yang bisa dijadikan tempat untuk mengurus perizinan.

“Kita mendorong mall pelayanan publik,”tegasnya kepada wartawan di Bandung, Senin (6/11/2017)

Asman menjelaskan mall pelayanan publik diharapkan berada di setiap provinsi

karena memudahkan perizinan masyarakat baik perizinan daerah maupun pusat. Sejauh ini sudah beberapa model pelayanan publik yang sudah diresmikan seperti DKI Jakarta, Bali dan Surabaya.

“Jadi semua urusan perizinan cukup datang ke satu gedung. Tidak semua ternpacar,”ungkap Asman

“Kita berharap dengan model pelayanan publik yang baik menjadi lebih maju Indonesia ke depannya,”
tambah Menpan RB

Selain memudahkan perizinan masyarakat pemerintah juga akan

memperkuat kelembagaan di bidang pariwisata dengan membenuj politeknik pariwisata di beberapa wilayah yang dinilai memiliki potensi wisata yang cukup baik.

“Kita sangat sedih kalau potwnsi wisata tidak diikuti dengan kualitas SDM di wilayah tersebut. Oleh karena itu harus diimbangi dengan didirikannya lembaga atau politeknis di lokasi wisata itu9,”pungkasnya. (MAT)

 

Baca Juga :